Sistem Perekonomian Pancasila

Sistem Perekonomian Pancasila

Sistem perekonomian Indonesia sering disebut sistem ekonomi pancasila. Ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi pancasila dapat kita temui dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tercantum pada bab XIV pasal 33. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar mengandung dua hal pokok, yaitu asa kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Ekonomi Pancasila merupakan ilmu ekonomi kelembagaan (institutional economics) yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai ideologi negara, yang kelima silanya, secara utuh maupun sendiri-sendiri, menjadi rujukan setiap orang Indonesia. Jika Pancasila mengandung 5 asas, maka semua substansi sila Pancasila yaitu: etika, kemanusiaan, nasionalisme, kerakyatan/demokrasi, dan keadilan sosial, harus dipertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun. Jika sila pertama dan kedua adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat sebagai caranya, maka sila kelima Pancasila adalah tujuan dariEkonomi Pancasila.

Meskipun dasar negara Indonesia adalah Pancasila, namun ironisnya sistem perekonomian yang selama ini berlangsung tidak beradasarkan Pancasila. Setelah menjalani sistem ekonomi komando di era Orde Lama yang berbau sosialisme, lalu perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi pasar yang bercorak kapitalisme di era Orde Baru.

Sistem Ekonomi Pancasila memiliki empat ciri yang menonjol, yaitu :

1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.

2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.

3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.

4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.

5.Terlaksanya sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi

Sumber : referensi buku sma kelas 1, www.scribd.com, http://organisasi.org

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s