Kronologis Krisis Moneter di INDONESIA

Kronologis krisis moneter yang ada di indonesia dari 1977 :

1. tertekannya nilai tukar rupiah setelah terjadi hal yang serupa terhadap baht Thailand yang diikuti dengan pengambangan baht tanggal 2 Juli 1997 dan peso Pilipina 11 Juli 1997.
2. dilakukan pelebaran kurs intervensi rupiah dari 8% menjadi 12% pada 11 Juli 1997, setelah dilakukan pelebaran sebanyak enam kali sejak 1994.
3. dilakukan penghapusan rentang kurs intervensi atau pengambangbebasan rupiah pada tanggal 14 Agustus 1998.
4. dilakukan intervensi dalam pasar valas menghadapi tekanan yang timbul baik setelah pelebaran kurs intervensi maupun setelah 14 Agustus 1997. Hal ini diikuti dengan langkah-langkah yang biasa dilakukan untuk mempertahankan kurs dengan intervensi, yaitu pengetatan likuiditas melalui kebijakan moneter dan fiskal dengan berbagai bentuknya (penundaan pengeluaran anggaran, peningkatan suku bunga SBI dan pengubahan deposito milik BUMN ke dalam SBI).
5.langkah -langkah kebijakan makro dan sektoral 3 September 1997, suatu “self imposed IMF program ”
6. keputusan untuk meminta bantuan IMF awal Oktober 1997.
7. perundingan dengan IMF yang menghasilkan ‘letter of intent’ pertama, 31 Oktober 1997, dari precautionary menjadi standby arrangement. Program yang akan diimplementasikan meliputi kebijakan pengendalian moneter dan nilai tukar, langkah-langkah fiskal, restrukturisasi sektor keuangan dan restrukturisasi sektor riil.
8.kebijakan pencabutan ijin usaha 16 bank dan implikasinya.
9. pencairan pinjaman tahap pertama $3 milyar dari pinjaman IMF $10 milyar sebagai bagian dari paket $43 milyar. Intervensi pasar valas bersama Jepang dan Singapore yang berhasil, kemudian implementasi program dengan dukungan IMF yang kurang lancar (masalah tuntutan terhadap Gubernur BI dan Menkeu di PTUN, ketidakjelasan pelaksanaan penghapusan monopoli dan penundaan proyek-proyek serta pelaksanaan kebijakan moneter yang seret) dan reaksi pasar yang negatif
10. proses terjadinya ‘letter of intent’ kedua, 15 Januari 1998, didahului dengan desakan G7.
11. reaksi pasar terhadap kemungkinan pencalonan Habibie sebagai Wapres.
12. pelaksanaan restrukturisasi perbankan dengan pemberian garansi terhadap semua deposito, giro, tabungan dan pinjaman perbankan serta pendirian BPPN.
13.heboh CBS, usulan Steve Henke, dan implikasi yang ditimbulkan.
14.keputusan BPPN membekukan 7 bank serta melaksanakan pengawasan intensif terhadap 7 bank lain.
15.perundingan Pemerintah dengan IMF yang menghasilkan “Memorandum Tambahan tentang Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan”, yang ditanda tangani Menko Ekuin pada tanggal 9 April 1998.
16.pencairan pinjaman tahap ke dua sebesar $1 milyar.
17.penyelesaian pinjaman swasta dengan berbagai perundingan di Tokyo, New York dan Frankfurt
18.Pengumuman Kabinet Reformasi dan pemberian status independen ke pada Bank Indonesia setelah pergantian Presiden dari Soeharto ke Habibie

sumber: http://www.kaskus.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s