Penegakkan Hukum di Indonesia

Kondisi penegakkan hukum di indonesia belakangan ini di nilai buruk atau sangat buruk. Penegakkan hukum di Indonesia sangat lembek dalam menangani berbagai kasus kriminal dan korupsi.

Sebenarnya hukum itu banyak macamnya, yaitu hukum Pidana Indonesia, hukum Tata Negara, hukum Tata Usaha (administrasi) Negara, hukum Acara Perdata Indonesia, Hukum Acara Pidana Indonesia, hukum Antar Tata Hukum, hukum Adat, hukum Islam.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari’at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Mengapa kita sebagai warga negaranya tidak bisa menegakkan hukum yang tegas, hukum yang baik, hukum yang tidak diperjual belikan, hukum yang bisa menegakkan keadilan bagi rakyatnya. Pemerintah juga harus memikirkan soal hukum di Indonesia ini, jangan hanya memikirkan diri sendiri yang sudah hidup mewah. Berprihatin lah pada hukum di Indonesia ini yang hukum hanya bisa ditegakkan oleh rakyat yang ekonominya menengah keatas, berbanding terbalik dengan rakyat miskin yang tidak bisa mendapatkan keadilan hukum.

Contohnya saja dalam kasus kriminal nenek-nenek yang di sidang hanya karena mencuri buah coklat milik majikannya, kasus AAL yang diputus bersalah disidang karena mencuri sandal jepit, dan berbagai kasus lainnya yang menurut masyarakat tidak pantas sampai di adili ke meja hijau hanya karena sebuah coklat dan sandal jepit yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Ya walaupun itu tindakan kriminal atu kejahatan kecil dan dalam hukum harus ditegakkan tapi tidaklah pantas jika dibandingkan dengan “korupsi” yang justru kejahatannya lebih buruk lagi. Memakan hak yang seharusnya dimiliki oleh rakyat di ambil begitu saja oleh para wakil rakyat.

Contohnya saja kasus korupsi yang dari dulu sampai sekarang belum terselesaikan sampai saat ini, kasus BLBI, kasus korupsi bailout Bank Century, suap cek pelawat pemilihan deputi senior BI, kasus Nazarudin, rekening gendut polri, kasus mafia pajak Gayus Tambunan dan sekarang muncul lagi Gayus baru atas nama DW.

Kasus-kasus tersebut sampai sekarang belum terselesaikan, masih banyak kasus-kasus yang menjadi PR untuk KPK. Jika pun ada tersangka kasus korupsi yang sudah di jerat hukum dan masuk jeruji, masih saja bisa keluar dengan memakai uang pelicin atau menyogok.

Kalau dipersentasikan banyaknya kasus-kasus korupsi berasal dari Anggota DPR, Pejabat Pemerintahan, dan orang-orang yang mayoritas bersumber dari partai politik. Artinya sumber korupsi ini memang di partai politik, karena asanya hanya kekuasaan dan uang, tidak ada mentakl untuk membangun negaranya. Padahal kita yang memilih mereka sudah pasti kita percaya dengan mereka, imbasnya ke kita kepercayaan dikhianati begitu saja.

Begitu rendahnya hukum di Indonesia yang murah dan bisa dibeli dengan uang di zaman sekarang ini. Dimana keadilan untuk rakyat miskin sudah tidak nerlaku lagi. Betapa bobroknya keadilan dan penegakkan hukum di indonesia.

Masih banyak kasus-kasus korupsi yang menjadi PR KPK. Anggota badan pekerja ICW Tama S. Langkun di kantor ICW, berkta KPK tidak hanya akan menghadapi tekanan politik dan ancaman internal. Di sisi lain KPK juga di tuntut untuk mampu memberikan hasil nyata dalam program pemberantasan korupsi.

Menurut Data Gocernance Indicator World Bank, menunjukkan dalam sepuluh tahun terakhir demokrasi Indonesia dan kontrol korupsi di Indonesia tidak mengalami kemajuan bearti dan masih tetap negatif. “korupsi tinggi dan kepastian hukum rendah, regulasi tidak berkualitas dan efisien penyelenggaraan negara. Jika ini terus berlanjut , maka kepercayaan publik terhadap penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi bisa semakin merosot.

Tidakkah kita merasa malu sebagai warga negara Indonesia yang mengetahui bahwa negara kita ini sudah menempati ranking tinggi di dunia dalam hal “KORUPSI”. Di tingkat asia pasifik, negara kita adalah yang terkorup. Dan dari survey yang dilakukan badan independen dari 146 negara, tercatat data 10 besar negara yang dinyatakan sebagai negara terkorup, Indonesia menempati urutan ke 5.

Sedangkan hasil penelitian terbaru lembaga survei Indonesia (LSI) bahwa proporsi publik yang menilai kondisi penegakkan hukum di Indonesia buruk atau sangat buruk meningkat. Hampir sepanjang Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2005-2011, lebih banyak rakyat yang menilai kondisi penegakkan hukum di Indonesia “Buruk”. Pada tahun sebelumnya penilaian ini tidak pernah terjadi. Temuan ini menujukkan terjdinya penurunan penilaian positif terhadap pemerintah.

Lembaga survei manapun pasti tahu, kekuatan sipil harus digerakkan oleh kelompok atau pribadi yang bersih. Sebaliknya opini yang terbentuk jelas mendiskritkan musuh-musuhnya dengan memperalat media, sekaligus menyembunyikan keboborokannya. Problem sekarang begitu kuatnya pengaruh media terhadap persepsi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s