Wajah Hukum Indonesia

Hukum di Indonesia lebih sering menuai kritik ketimbang pujian. Berbagai kritik diarahkan baik berkaitan dengan kualitas hukum, ketidak jelasan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan proses legislasi dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan orang akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang menang mereka yang mempunyai kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Ada pengakuan informal di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat dipilihkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil.

Hukum adalah sistem yang paling penting dalam  pelaksaan atas rangkain  kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih.

Di Indonesia, tujuan hukum adalah untuk membentuk suatu pembentukan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika hukum tidak lagi dapat bekerja sesuai tujuan dan sebagaimana fungsinya maka itu menandakan upaya-upaya reformasi hukum sudah waktunya dilakukan.

Hukum dibuat untuk menertibkan kehidupan manusia tetapi bisa saja hukum dibuat hanya untuk kepentingan legitimasi kebijakan para pejabat sehingga pada tataran implementasi menimbulkan akibat-akibat hukum dan salah satunya adalah kekerasan dalam bentuk perlawanan masyarakat kepada pejabat yang berwenang, persoalannya adalah sebenarnya bukan pada tataran peraturan hukumnya tetapi pada kepentingan manusia .

Zaman sekarang ini banyak kasus-kasus hukum yang penegakkannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya di lawan, ditegakkan, siapa yang seharusnya dihukum, diadili. ‘Penegakkan Hukum’ hanya nama saja, tidak ada artinya. Penegakkan hukum hanya berlaku pada kaum menengah ke atas, seperti para pejabat pemerintahan sedangkan kaum biasa dikejar-kejar hukum.

Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia hukum dan peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini. Peradilan yang diskriminatif menjadikan hukum di negeri ini persis seperti yang didiskripsikan Plato bahwa hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat. Orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil, seperti Hamdani yang ‘mencuri’ sandal jepit bolong milik perusahaan di mana ia bekerja di Tangerang, Nenek Minah yang mengambil tiga butir kakao di Purbalingga, Aguswandi Tanjung yang ‘numpang’ ngecas handphone di sebuah rumah susun di Jakarta serta Kholil dan Basari di Kediri yang mencuri dua biji semangka langsung ditangkap dan dihukum. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang milyaran rupiah milik negara dapat bebas berkeliaran dengan bebasnya. Buramnya wajah hukum merupakan anak kandung penegakan hukum yang stagnan.

Hukum di negara kita ini sudah tidak bisa dikatakan baik tetapi sangat buruk. Banyak para pejabat pemerintah yang melakukan korupsi sampai milyaran rupiah, malah dibiarkan begitu saja. Ada saja pemberitaan tentang korupsi di berbagai media setiap harinya, tapi sulit untuk ditangkap para pelaku korupsi itu. Mungkin para penegak hukumnya kelelahan karena bnayak tersangka korupsi yang harus dikejar kesana kemari atau karena kurangnya pendanaan untuk mengejar “mereka” yang banyak lari keluar negeri, mungkin saja.

Banyak kasus hukum yang sudah sampai di meja hijau ada praktik penyekewengan, misalnya saja ada suap menyuap di balik meja hijua. Mental rusak para penegak hukum yang memperjualbelikan hukum sama artinya dengan mencederai keadilan. Mencederai keadilan atau bertindak tidak adil tentu saja merupakan tindakan gegabah melawan kehendak rakyat.

Hukum di Indonesia ini tepat seperti yang digambarkan oleh Kahlil Gibran yaitu ibarat menara-menara pasir yang dimainkan anak kecil di tepi pantai akan tetapi mereka robohkan dengan riang gembira. Sekian lama dan betapa rumitnya pembuatan serta perbaikan hukum di Indonesia ini, namun sampai sekarang jarang sekali yang bisa melihat wajah hukum sesungguhnya. Hukum diciptakan sebagai system terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik,ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara bertindak. Sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi. Ketika etika tidak bisa bekerja, hukum yang harus jadi penjaga, tetapi tidak tegak. Itulah kita, kita bangun capek-capek hukum, setelah selesai dengan cepat kita langgar. Dan akhirnya hukum tidak pernah tegak.

Maraknya kriminalitas yang tersebar mulai dari tingkat bawah sampai papan atas merupakan bukti bahwa wajah hukum sudah mulai tidak dikenali. Setiap benda dan peristiwa dihadapi dan dinilai dengan sistem nilai yang berubah-ubah berdasarkan selera masing-masing. Kasus demi kasus tidak dituntaskan melalui acuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Korupsi dikamuflase dengan tukar barang tukar otoritas dan administrasi ganda, pancingan kerusuhan dan penjarahan serta skenario perkosaan….apapun, tidak ada yang pernah dan akan dituntaskan secara bertanggung jawab. Orang lebih mengenal wajah dari penegak hukum, kesadaran akan taat peraturan semakin luntur. Oleh karena itu di Indonesia tidak ada orang yang takut pada hukum, karena mereka tahu bahwa hukum tidak bisa bekerja, kecuali untuk orang kecil. Hukum sangat efektif untuk orang kecil, tapi tidak pernah efektif untuk orang besar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s